Urus KK dan KTP Bayar 1,7, Kepala Lingkungan Kelurahan Pulo Brayan Bengkel di Copot

MEDAN - Berulang kali Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengingatkan bahwa tak boleh ada Pungutan Liar alias Pungli jika warga ingin mengurus administrasi kependudukan. Namun agaknya tak semua perangkat Pemko Medan mengindahkan perintah Menantu Presiden Jokowi itu, Rabu (12/1/2022).

Contohnya Sulistyo, Kepala Lingkungan (Kepling) VIII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur. Sulis tega meminta uang kepada warga bernama Ian yang ingin mengurus KK dan KTP keluarganya. Dengan dalih tidak ada data di Disdukcapil, Kepling meminta Rp1, 7 juta agar urusan selesai.

Baca juga: Slamet Pertanyakan Kinerja Perhutani Soal Kelola Hutan Jawa

Ian mengaku dua kali membayar agar KK dan KTP-nya beres. Pertama Rp1 juta, kemudian Rp700 ribu.

"Urusnya Agustus 2021 lalu pak. Baru berani lapor sekarang setelah saya baca berita di Medsos. Saya beranikan lapor ke DM IG bapak.. Alhamdulillah langsung direspon. Terimakasih perhatian Pak Wali, " kata Ian yang mengirim DM dengan bukti video kepada Bobby.

Baca juga: Takut Peluru Nyasar, Warga Marang Kembali Resah

"Iya saya baca DM kamu. Saya lihat langsung, sekarang warga sudah mudah kalau mau melapor. Jangan ada Pungli lagi, selalu saya sampaikan ini, masih ada juga yang Pungli Rp1, 7 itu besar loh, kasian masyarakat, " timpal Bobby sembari menasehati Kepling tersebut didengar Lurah dan Camat Medan Timur.

Tak ingin hal seperti ini kembali terulang, Bobby minta agar Kepling itu mengembalikan uang sebesar Rp1, 7 juta tersebut besok.

Baca juga: Cintai Lingkungan, Insan Pers Dapat Apresiasi Kementrian LHK

"Tolong besok dikawal ini Pak Lurah. Kalau tak dibayar ini korbannya dampingi lapor polisi. Pak Kepling ini sudah melanggar hukum, " lanjut Bobby.

Kepada media yang ikut Sidak tersebut, Bobby bilang dia merespon laporan warga via DM dengan bukti valid. Bobby juga perintahkan Camat Medan Timur Alfi Pane agar mengganti Kepling yang lebih baik lagi.

Baca juga: Salim Fakhry Minta Kegiatan Pertambangan di Morowali Harus Sesuai Aturan

"Urus surat tak ada biaya sama sekali, itulah pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Harus copot itu karena sudah saya sampaikan berkali-kali jangan ada Pungli dan Korupsi ini dilanggar lagi, " pungkas Bobby.

Uniknya, warga setempat yang mengetahui Sidak Pak Wali telah menunggu di luar Kantor Lurah Pulo Brayan Bengkel. Ketika Bobby keluar kantor warga pun bersorak senang.

Baca juga: Amsakar: Selamatkan Bumi dari Sampah

"Terimakasih Pak Wali, kami tak dapat PKH sejak Kepling itu pak di sini pak. Cocok itu pak copot aja, " kata ibu-ibu warga setempat. (Al/Humas pemko)